Aspirasi Untuk BKN Pusat dan seluruh BKD

Spesial K2Tindak lanjut kebijakan pemerintah via BKN Pusat yang tertuang dalam Surat Kepala BKN bernomor: K.26-30/V.23-4/99 belum dilaksanakan secara menyeluruh di Pememerintah Kabupaten dan Kota. hal seperti ini terkesan pemerintah kurang serius menangani CPNS Katagori 2. sejak Pengumuman Hasil Tes K2 dipublikasikan yang hasilnya disebut sebut telah final ternyata belum final. Pemberitaan masih banyak melukai perasaan seluruh CPNS K2 yang dinyatakan LULUS TES.mulai dari pemberitaan data yang dimanipulasi, data siluman, data bodong dan sebagainya. sangat disayangkan bila tuduhan tersebut bersumber dari provokator yang terorganisir yang sengaja menghancurkan system yang telah berjalan apik di lembaga pemerintah seperti Menpan dan BKN Pusat.BKN Pusat harus bijaksana dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang fitnah terkait pengaduan CPNS K2 yang lulus tes. Semuanya tergantung pemerintah untuk memilih “mengurus provokator atau menuntaskan CPNS K2″.Hingga saat tulisan ini dipublikasikan, terkesan banyak oknum mencela hasil pelaksanaan CPNS K2.sangat disayangkan celaan tersebut menggelinding seperti bola berduri yang melukai hati nurani anak negeri yang siap mengabdi pada negeri yang berazaskan Pancasila.Sejak BKD diseluruh Kabupaten mengumumkan Daftar Nominatif Tenaga Honorer K2 hingga Pengumuman Hasil Tes K2 secara nasional,pengumumnya mempunyai Kekuatan Hukum. Yang lulus tes CPNS K2 jangan ditelantarkan terkatung katung,lebih cepat verifikasi dan pemberkasannya lebih baik. Admin Aspirasi Guru.

Penyaluran Tunjangan Guru Dijadwalkan Akhir Maret 2014

Jakarta, Kemdikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) jadwalkan penyaluran tunjangan guru pada akhir Maret 2014. Ada tiga jenis tunjangan yang akan disalurkan, tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan kualifikasi guru yang melanjutkan pendidikan ke S1, dan tunjangan guru daerah 3T.

“Untuk tunjangan guru PNS penyalurannya menggunakan mekanisme transfer daerah. Kami selalu koordinasi dengan kabupaten kota supaya yang di daerah juga bisa diselesaikan,” demikian diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, pada jumpa pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014, Jumat (7/03/2014) di Jakarta.

Mendikbud mengatakan, sejak 2013 lalu mekanisme penyaluran tunjangan guru dibuat sistematis agar pencairan triwulan pertama bisa tepat waktu di bulan Maret. Seluruh data saat ini sedang diverifikasi untuk memastikan guru penerima tunjangan memenuhi persyaratan, termasuk persyaratan minimal 24 jam mengajar.

“Akhir Maret itu pula guru-guru sudah bisa lihat, apakah tunjangannya sudah bisa disalurkan, melalui web kemdikbud,” terangnya.

Untuk urusan hutang piutang tunjangan yang belum tersalurkan di tahun sebelumnya, Mendikbud menjelaskan saat ini sedang diselesaikan oleh BPKP dan inspektorat Kemdikbud. Pemerintah, kata dia, memiliki komitmen untuk menuntaskan hak para guru tersebut.

“Jika hasil audit sudah rampug, maka sesegera mungkin disalurkan hutang piutang itu,” katanya.

Mendikbud mengatakan, pemberian tunjangan bagi guru ini bukan sekadar pemberian hak para guru. Ada konsep segitiga yang saling berhubungan. Para guru, kata Mendikbud, harus ditingkatkan kapasitas dan profesionalitasnya. Konsekuensi kenaikan kapasitas tersebut adalah meningkatnya kinerja guru.

Peningkatan kapasitas guru akan diukur dengan instrumen pengukuran kinerja guru yang saat ini sedang disiapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP).

“Dari pengukran kinerja guru ini, akan meningkatkan konsekuensi karir yang berimbas pada kesejahteraan guru. Kita tidak ingin melepaskan guru dengan kapasitas yang kurang,” tandasnya. (Aline Rogeleonick)

URL : http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/berita/2286

Guru Honorer K2 Siap Untuk Pemberkasan Kendati Pengumuman Hasil Tes Tertunda

Stack of DocumentsASPIRASI GURU – Walaupun pengumuman hasil tes CPNS jalur K2 tertunda, semangat kerja Guru Honorer K2 dan Guru yang lain di Jawa Timur terbaca masih tinggi dan kondusif. Bahkan guru honorer K2 di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur telah mempersiapkan fail seperti Daftar Kehadiran (absen), Surat Kelakuan Baik, Ijazah Terakhir, dll yang nantinya digunakan untuk pemberkasan, kendatipun hasil tes CPNS K2 diundur lagi.

PENGUMUMAN FINAL SELEKSI CPNS HONORER K2 5 PEBRUARI 2014 DI TUNDA

SURAT RESMINYA DISINI

Nama Peserta Yang Lulus Tes K2

PPPK

20140108_deputisdm

JAKARTA – Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diatur dalam UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan merupakan tenaga honorer yang versi baru, karena sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah sudah melarang pengangkatan tenaga honorer.

Demikian halnya dengan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tidak lulus tes, maka status mereka tidak bisa serta merta menjadi PPPK.  Dalam UU ASN, PPPK  merupakan pegawai profesional. “PPPK berbeda sama sekali dengan tenaga honorer. Jadi tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes CPNS tidak bisa serta merta ditetapkan menjadi PPPK,” ujar Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Rabu (07/01).

Dikatakan, untuk menjadi PPPK, pintu masuknya jelas, seperti halnya untuk CPNS. Harus melalui pengusulan dan penetapan formasi, kinerjanya juga terukur. PPPK juga mendapatkan remunerasi, tunjangan sosial, dan kesejahteraan mirip sama dengan PNS. Karena itu, setiap instansi yang mengangkat harus mengusulkan kebutuhan dan formasinya, kualifikasinya seperti apa, serta harus melalui tes.

PPPK, seperti diatur dalam UU ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. “PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi,” tambah Setiawan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Soetrisno mengatakan, tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus tes, nantinya tergantung instansi atau pemerintah daerah masing-masing. Yang pasti, instansi yang punya K2 harus punya database. Hal ini menjadi PR bersama pemerintah pusat dan pemda. Setiap instansi yang mempekerjakan seseorang, harus jelas jenjang karirnya. “Bukan hanya masalah status, tapi kesejahterannya juga harus diperhatikan,” tuturnya. (bby/HUMAS MENPANRB)

Judul Asli : PPPK Bukan Honorer ‘Baju Baru’
URL:http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2158-pppk-bukan-honorer-baju-baru

Menpan Hapus Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah

Menpan RB

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Azwar Abubakar memastikan tenaga honorer pegawai negeri sipil (PNS) tak boleh ada lagi di lingkungan instansi pemerintah. Azwar mengatakan sebagian besar tenaga honorer diangkat menjadi pegawai di instansi pemerintah karena adanya hubungan keluarga dengan pejabat tertentu.

“Jadi, untuk apa kita belain yang enggak bener?” ujar Azwar kepada Tempo di kantornya, Kamis, 23 Januari 2014. Menurut dia, perekrutan tenaga honorer sudah dilarang melalui peraturan menteri sejak tahun 2005.

“Dari dulu memang tidak ada dasar hukumnya,” kata Azwar. Dia mengatakan tak ada pelanggaran hak konstitusional yang terjadi terhadap tenaga honorer.

Pegawai honorer yang sebagian besar diangkat untuk bekerja, ujar Azwar, memiliki hubungan keluarga dengan pejabat instansi atau pemerintah daerah. “Ini kan yang berlaku dari dulu dan mau kami ubah,” ujar dia.

“Lagi pula mereka kan selama ini bekerja dan digaji, yang rugi siapa selama ini?” kata Azwar. UU ASN, menurut Azwar, ingin menjamin agar semua orang memiliki akses yang sama untuk menjadi pegawai pemerintah.

Selama ini mereka yang memiliki link keluarga di instansi pemerintah diselundupkan untuk menjadi pegawai honorer. “Sekarang kami enggak mau itu (honorer) ada lagi,” kata dia.

Soal nasib pegawai sistem honor yang sudah telanjur bekerja di sekitar 73 kementerian lembaga serta 530 pemda hingga kini, Azwar menyerahkannya pada setiap instansi. “Biar mereka yang memutuskan sesuai kebutuhan dan anggaran.”

Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/01/23/173547787/Menpan-Hapus-Tenaga-Honorer-di-Instansi-Pemerintah

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 36 pengikut lainnya.